Tekan Kenaikan Harga Pangan, Pemkab Kaur Siapkan Pengecekan Langsung ke Pasar

MEDIA CENTER KAUR  – Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Program 3 Juta Rumah, serta pembaruan informasi terkait perkembangan kenaikan dan penurunan harga komoditas, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting tersebut dipusatkan di Aula Lantai II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kaur. Bupati Kaur dalam kegiatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaur, Dr. Nasrul Rahman, S.Hut., M.Si., didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ujang Syafiri, S.IP., serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Oktober 2026. Ia menyoroti kondisi pergerakan harga di berbagai daerah, termasuk sejumlah kabupaten/kota di Pulau Sumatera yang mengalami penurunan IPH.

Sementara itu, komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi perhatian karena mengalami kenaikan harga dan berkontribusi terhadap tekanan harga pangan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekda Kaur, Dr. Nasrul Rahman, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur akan melakukan pengecekan langsung ke pasar guna memantau perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi harga di lapangan sekaligus mengidentifikasi komoditas yang mengalami kenaikan.

Menurut Sekda, komoditas yang mengalami kenaikan harga harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemantauan akan dilakukan dalam minggu ini, terutama terhadap harga cabai, minyak goreng, beras, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pemerintah Kabupaten Kaur berharap melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas perangkat daerah, kenaikan harga dapat dikendalikan serta stabilitas harga pangan tetap terjaga. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar.