Rapat Kerja DPRD Bahas KUA-PPAS APBD 2024 untuk Mencapai Prioritas Pembangunan Daerah

Media Center Kaur - Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 telah digelar dengan sukses yang dihadiri oleh beberapa Instansi Daerah diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagaian Kesradi, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang bertempat di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPRD Kabupaten Kaur, Senin(11/09/2023).

Rapat dibuka langsung oleh Anggota Komisi II Bapak Irwanto Toher, yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan Ketua Komisi II Bapak Najamudin, S.E yang memaparkan tujuan dari rapat ini adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan prioritas pembangunan daerah serta alokasi anggaran yang tepat guna untuk mencapai tujuannya masing-masing.

Dalam rapat ini setiap instansi melaporkan kebutuhan anggarannya masing-masing, sehingga dari laporan tersebut dapat menjadi bahan diskusi bersama DPRD Komisi II. Tidak sedikit juga instansi memaparkan kendala atau permasalahan-permasalahan internal mengenai keuangan.

“Memang kondisi keuangan BNPB sangat memprihatinkan sekali, fasilitas Sarana dan prasarana kami sudah tidak layak lagi dipakai. Jadi kami memohon untuk dapat sedikit memperhatikan kondisi BPBD agar kami juga  dapat beroperasi ke lapangan dengan sigap dan cepat, asal fasilitas yang diberikan memadai,” ujar Perwakilan BNPB.

Ketua Komisi II Bapak Najamudin, S.E menegaskan bahwa setiap permasalahan yang ada pada Instansi Daerah harus ada data atau laporan yang valid guna memberi informasi ke Pemerintah Pusat, sehingga memudahkan untuk dapat berkonsultasi ke Pemerintah Pusat mengenai kebutuhan daerah.

“Setiap daerah tidak akan bisa maju oleh satu pasang Kepala Daerah, tentunya dibantu oleh instansi-instansi daerah dibidangnya masing-masing, sehingga dibutuhkan kerjasama demi majunya pembangunan daerah,” pungkasnya.