Rakorwil TP2DD 2026 Perkuat Sinergi Digitalisasi Keuangan Daerah

Media Center Kaur - Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan dan layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti Rakorwil tersebut dari ruang Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kaur Harles Feferman, SE,MM, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Helitza okky, S.Kom, MH serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang berperan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran dan pelayanan berbasis digital akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Rakorwil TP2DD 2026 juga membahas berbagai strategi percepatan implementasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Melalui forum ini, setiap daerah diharapkan dapat berbagi praktik baik dan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi.

Kepala BKD Kabupaten Kaur Harles Feferman, SE,MM menyampaikan bahwa Pemkab Kaur terus berkomitmen mengembangkan ekosistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mendorong efisiensi belanja, meminimalisir kebocoran anggaran, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran yang aman dan mudah.

Dengan keikutsertaan aktif dalam Rakorwil TP2DD 2026, Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan keseriusannya dalam mendukung program nasional digitalisasi daerah. Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mewujudkan sistem keuangan daerah yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing.