Pemkab Kaur Ikuti Zoom Meeting BPKP ; Perkuat Kepemimpinan Etis sebagai Fondasi Budaya Integritas

Pemerintah Kabupaten Kaur mengikuti Zoom Meeting bertajuk "Kepemimpinan Etis, Fondasi Membangun Budaya Integritas di Tengah Perilaku Koruptif" yang diselenggarakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Kaur secara virtual. Selasa (28/07/2026)

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur diwakili oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Safiri, S.IP., didampingi Staf Ahli, para Asisten Setda, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran para pejabat daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Melalui pemaparan dari narasumber BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai etika sebagai pondasi utama dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan. Kepemimpinan yang berintegritas dinilai mampu menjadi teladan dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi harus diawali dengan pembentukan karakter pemimpin yang jujur, bertanggung jawab, profesional, serta konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ujang Safiri menyampaikan bahwa materi yang disampaikan menjadi pengingat sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, budaya kerja yang berintegritas harus menjadi komitmen bersama di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kaur berharap nilai-nilai kepemimpinan etis dapat semakin tertanam di setiap OPD, sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.