Bupati Kaur Ikuti Zoom Entry Pemeriksaan LKPD 2025 ; Perkuat Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

Media Center Kaur - Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., M.Ap, mengikuti kegiatan Zoom Entry atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 pada entitas di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara V, Kamis (2/4/2026). Pemerintahan Kabupaten Kaur Mengikuti Kegiatan tersebut di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Secara Daring dan diikuti secara langsung bersama jajaran terkait.

Dalam kegiatan ini, Bupati Kaur Gusril Pausi S.Sos.,M.Ap didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. Nasrul Rahman, M.Si, serta dihadiri sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, di antaranya Inspektur, Kepala BPKAD, dan Sekretaris DPRD (Sekwan). Zoom meeting ini juga disiarkan secara langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Acara dibuka secara resmi oleh unsur pimpinan BPK RI, yang menekankan pentingnya pemeriksaan laporan keuangan sebagai upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses evaluasi serta pembinaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi S.Sos M.Ap menyampaikan apresiasi tinggi kepada BPK RI atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menilai, forum ini sangat bermanfaat dalam menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa terkait mekanisme serta standar pemeriksaan keuangan.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur untuk terus meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Kami akan semakin teliti dalam melihat dan memeriksa pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas dan menyamakan persepsi, sehingga tata kelola keuangan semakin baik ke depannya,” ujar Bupati.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Mm)