Awal Masa Sidang II, DPRD Kaur Prioritaskan Regulasi untuk Kesejahteraan Warga
‎
‎Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur dalam rangka Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2026 berlangsung khidmat dan penuh semangat. Agenda ini juga dirangkaikan dengan Penutupan Masa Sidang Ke-1 serta Pembukaan Masa Sidang Ke-2 Tahun 2026, sebagai bagian dari siklus kerja legislatif daerah. Rapat dilaksanakan secara langsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaur. Senin (04/05/2026)
‎
‎Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kaur, Januardi, S.E., didampingi Wakil Ketua Herdian Sapta Nugraha S.H dan Wakil Ketua II Mardianto S.AP Turut hadir mewakili Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, bersama para anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kaur.
‎
‎Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abdul Hamid S.Pd.I menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini memfokuskan pada pembahasan dan penetapan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disepakati bersama. Keenam Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah ke depan.
‎
‎Selain itu, turut disampaikan laporan terkait pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
‎
‎"Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) terkait perlindungan sempadan pantai di wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi kawasan pesisir dari potensi kerusakan". Ujarnya
‎
‎Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati berharap seluruh keputusan dan program yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Kaur. (Mm)