Tujuh Fraksi Beri Catatan, Wabup Paparkan Komitmen Pembangunan 2027

Keterangan Gambar : Tujuh Fraksi Beri Catatan, Wabup Paparkan Komitmen Pembangunan 2027


Tujuh Fraksi Beri Catatan, Wabup Paparkan Komitmen Pembangunan 2027

BINTUHAN, Kominfo – Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.Pd.I., menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kaur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kaur, Jumat (13/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi DPRD menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2027.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD januardi yang didampingi Wakil Ketua II Mardianto, SAP tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota DPRD Kabupaten Kaur.

Menanggapi pandangan umum Fraksi NasDem, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas masukan terkait pembangunan infrastruktur jalan, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Terkait infrastruktur, pemerintah daerah akan terus melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kondisi ruas jalan kabupaten, khususnya jalan di kawasan pusat Kota Bintuhan yang mengalami kerusakan. Penanganan akan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Pemerintah daerah juga berkomitmen agar pembangunan infrastruktur dalam APBD 2027 tidak terpusat pada wilayah tertentu, tetapi memperhatikan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, kompetensi tenaga kesehatan, pemeliharaan fasilitas, serta penguatan distribusi obat-obatan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan akan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Kaur.

Dukungan terhadap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan juga akan terus ditingkatkan melalui penyediaan sarana produksi, bantuan alat dan mesin pertanian, bibit unggul, pupuk, serta pendampingan kepada petani, pekebun, dan nelayan.

Adapun penguatan UMKM diarahkan melalui pembinaan, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, perluasan akses pemasaran produk lokal, promosi, pemasaran digital, fasilitasi kemitraan, serta peningkatan kualitas dan daya saing produk.

Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.

Terkait keberlanjutan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur, pemerintah daerah akan mempertimbangkan mekanisme kerja sama, persyaratan penerima, kuota bantuan, serta kemampuan keuangan daerah agar program tersebut, apabila dilaksanakan kembali, dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.

Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi DP3K, pemerintah daerah sependapat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, pemerintah akan terus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Reformasi birokrasi dan pembenahan sistem pelayanan juga akan terus didorong agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan mudah diakses.

Selanjutnya, menanggapi Fraksi Gerindra, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan produk hukum daerah dilakukan melalui tahapan konsultasi, harmonisasi bersama OPD pemrakarsa dan Kementerian Hukum di Bengkulu, serta fasilitasi melalui Biro Hukum Provinsi Bengkulu.

Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah melalui Satgas PAD akan terus melakukan evaluasi, pembenahan pengelolaan sumber-sumber pendapatan, serta meningkatkan pengawasan dan koordinasi antarperangkat daerah.

Pemerintah daerah juga sependapat bahwa penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut akan didukung melalui sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi dengan aparat terkait, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, pemerintah daerah menyampaikan bahwa seluruh program pembangunan harus berpedoman pada regulasi dan memperhatikan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan prioritas pembangunan daerah.

Program pembangunan juga diarahkan agar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tepat sasaran, berkeadilan, dan memperhatikan pemerataan. Terkait penataan kawasan permukiman perdesaan, pemerintah sependapat bahwa diperlukan perencanaan wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan seiring perkembangan jumlah penduduk serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Adapun terhadap pandangan Fraksi Bulan Bintang, pemerintah daerah mengakui bahwa ketergantungan pembiayaan APBD terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Untuk itu, optimalisasi PAD akan terus didorong melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, serta mendorong investasi dan pertumbuhan sektor unggulan daerah.

Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa APBD bukan sekadar instrumen pengelolaan keuangan, tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap usulan dan aspirasi masyarakat akan diperhatikan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan belanja daerah, pemerintah juga memastikan agar program dan kegiatan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kaur.

Di akhir penyampaiannya, Abdul Hamid menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan dan masukan yang telah diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan ke depan.

“Pemerintah daerah akan berupaya mempertimbangkan dan mengakomodasi poin-poin penting yang disampaikan oleh seluruh fraksi, dengan tetap memperhatikan visi dan misi Kabupaten Kaur serta arah kebijakan pembangunan daerah. Hal ini tentunya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur” ujar Abdul Hamid.

Ia berharap jawaban dan tanggapan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi bahan untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada tahapan berikutnya bersama DPRD Kabupaten Kaur.

Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD 2027 diharapkan dapat berjalan konstruktif melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Kaur. (top)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.