Pemda Kaur ikuti Koordinasi Pemutakhiran Dokumen RC SR secara virtual

Media Center Kaur - Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mengikuti kegiatan koordinasi pemutakhiran Dokumen Readlines Criteria SR Tahap II dan III Wilayah Barat secara virtual. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten I bidang pemerintahan dan pembangunan Harles Feferman, SE.,M.Si dan Instansi terkait lainnya secara virtual di Aula Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur Kamis (2/7/2026).

Zoom meeting tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyusun kriteria kesiapan (readiness criteria) sebagai dasar pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. 

Program ini diharapkan dapat berjalan secara efektif melalui perencanaan yang matang serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah memperoleh arahan strategis terkait berbagai aspek yang menjadi indikator kesiapan pelaksanaan program. Pembahasan meliputi perencanaan program, penguatan kelembagaan, kesiapan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar implementasi Program Sekolah Rakyat dapat terlaksana secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Selain itu, forum ini juga menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi mengenai tahapan pelaksanaan program serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan di masing-masing daerah. 

Dengan adanya kriteria kesiapan yang jelas, diharapkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Keikutsertaan pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah pusat, khususnya di sektor pendidikan. 

Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan dukungan akses pendidikan. 

Oleh karena itu, kesiapan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan program dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (Tha)