TIM TPID Kabupaten Kaur Zoom Meeting Tentang Rakor Inflasi di Daerah Tahun 2024

Media Center Kaur - Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur turut serta mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 melalui zoom meeting bertempat di Aula Lantai III Setda Kabupaten Kaur di hadiri oleh Tim TPID Kabupaten Kaur. (19/8/2024).

Arief Prasetyo Adi Kepala Badan Pangan Nasional Menyampaikan Rakor Inflasi di Kementerian Dalam Negeri Harga Pangan Nasional Tingkat Produsen dan Konsumen
Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di bawah HAP/HPP, di antaranya GKG (2,30%), Jagung (16,20%), dan Bawang Merah (?40,64%). Sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET di antaranya Beras Premium Zona 3 (?14,64%), Beras Medium Zona 3 (?16,27%), dan Beras Medium Zona 2 (? 7,92%)

Dalam rangka Upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Bawang Merah yang harganya sedang Jatuh, Badan Pangan Nasional Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID Food) dan/atau BUMD untuk melakukan Penyerapan Bawang Merah Petani. Target penyerapan sekitar 12.500 ton untuk disimpan dan dijual Kembali saat harga lebih baik baik.

Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2024 Bantuan Pangan Beras 10 kg/KPM diberikan kepada 22 Juta KPM melalui Perum BULOG pada bulan Januari - Juni 2024. Bantuan pangan akan dilanjutkan untuk Periode Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Rini Andrida Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik - Perum BULOG menyampaikan, upaya menjaga stok melalui Pengadaan Gabah/Beras DN 2024 & Impor. 

Realisasi ADA DN s.d 18 Agustus 2024 sebesar 796.820 ton, terdiri dari
a. Realisasi ADA DN CBP sebesar 621.856 ton (103,64% dari Target Awal)
b. Realisasi ADA Beras Komersial 174.4964 ton (58,32%)
Pengadaan dilakukan melalui saluran Sentra Penggilingan Beras BULOG, Tim Jemput Gabah Beras, dan Mitra Penggilingan.

? Menambah jaringan pemasok
--> program jemput gabah dengan melibatkan penggilingan padi kecil sebagai mitra baru
--> meningkatkan peran Mitra Pangan Pengadaan (MPP) potensial yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pengadaan di wilayah kerja masing-masing
--> Bekerjasama dengan Dinas Pertanian Prov dan Kab/Kota: informasi lokasi & harga

? Memaksimalkan penyerapan BULOG sebagai Off Taker pada Program Makmur BUMN;

? Optimalisasi pengadaan melalui sarana pengolahan Sentra Penggilingan Padi (SPP) dan Sentra Pengolahan Beras (SPB);

? Mengoptimalkan pengadaan gabah/beras PSO dalam negeri dengan mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku; dan pengadaan gabah/beras komersial sesuai harga pasar.

Menteri Dalam Negeri Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., Melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyampaikan, Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi se-Indonesia dengan rata-rata 54,55%. Persentase Realisasi Belanja Terkecil di bawah 54,55 mempengaruhi tingkat ekonomi nasional, kami berharap kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota Dan Provinsi agar bisa mencermati semua ini, karena ini sangat berpengaruh dengan ekonomi nasional. Berkaitan dengan Kabupaten di antara 323 Kabupaten masih banyak di bawah rata-rata 51,84% di harapkan kepada Kepala Daerah tolong diperhatikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan untuk Kota lebih dari 100 Kota yang di awah 54,15% kami harapkan kepada kepala daerah di cek kembali agar mencapai apa yang diharapkan.

Tomsi juga menyampaikan Indeks perkembangan harga bahan pangan minggu III agustus Minggu III Agustus 2024, komoditas yang mengalami kenaikan:
a. Cabai Rawit di 260 daerah kabupaten/kota
b. Cabai Merah di 151 daerah kabupaten/kota
c. Minyak Goreng di 146 daerah kabupaten/kota

Minggu II Agustus 2024, komoditas yang mengalami kenaikan:
a. Cabai Rawit di 258 daerah kabupaten/kota
b. Minyak Goreng di 146 daerah kabupaten/kota
c. Cabai Merah di 132 daerah kabupaten/kota

Tomsi menekankan pemerintah pusat dengan bantuan Pemda untuk terus memantau distribusi atau penyebaran komoditas impor agar tepat sasaran. Selain itu, diminta pula agar para stakeholder terkait bekerja sama mengatasi masalah ketepatan waktu barang-barang komoditas impor yang masuk. Pasalnya, ihwal ketepatan waktu dan distribusi ini sangat berpengaruh terhadap dinamika inflasi Indonesia baik mingguan maupun bulanan.

Tomsi Berharap kepada Pemerintah Daerah 
Mensosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha distribusi dan pedagang eceran untuk mengikuti ketentuan dalam Permendag 18 Tahun 2024.

Melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala kepada para pelaku usaha distribusi dan pedagang eceran dengan melibatkan Satgas Pangan POLRI daerah dan tim pengawasan instansi terkait lainnya.

Koordinasi hasil pemantauan dan pengawasan kepada Pemerintah Pusat. (Arza).