Terkait Pengendalian Inflasi, Presiden Minta Turunkan Tarif Angkutan Udara

MEDIA CENTER KAUR - Presiden RI Joko Widodo meminta agar tarif angkutan udara segera diturunkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian saat membuka rapat mingguan pengendalian inflasi tahun 2023 secara daring yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah daerah di Indonesia, bertempat di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Senin (16/5/2023).

" Dengan terjadinya peningkatan inflasi disektor atau kelompok transfortasi pada bulan Juli 2023 (1,45%) kemarin hingga saat ini, Presiden telah mengintruksikan kepada kami ( Kemendagri ) untuk mengadakan pertemuan khusus guna membahas langkah - langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pihak - pihak terkait untuk mengatasi inflasi disektor transfortasi tersebut," ujar Tito.

Mendagri menambahkan seharusnya hari ini (16/5) Presiden akan mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Namun masih tertunda, tapi pada intinya Presiden berharap tarif angkutan udara seperti harga tiket pesawat, cargo dan lain sebagainya itu agar segera di turunkan, tentunya dengan cara atau langkah - langkah yang relevan. Mendagri mengatakan jika dari sektor transfortasi tersebut bisa diturunkan sebesar 1% saja, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap angka inflasi nasional saat ini," jelasnya.

Berdasarkan rapat pengendalian inflasi pekan sebelumnya (8/5), selain masalah sektor Transfortasi tersebut, masalah dari sektor atau kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dan masalah Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga ( Gas LPJ ) juga termasuk dalam kelompok penyumbang angka inflasi terbesar. Oleh sebab itu Mendagri sekali lagi meminta kepada TPIP dan TPID untuk memastikan betul stok dan persediaan. Serta terus memonitoring dan mengevaluasi kondisi para petani dan pekebun yang ada di masing - masing daerah agar stok, persediaan dan harga jual hasil pertanian/ perkebunan tidak terlalu anjlok yang membuat para petani/ pekebun merugi. 

Dari segi Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga beliau kembali meminta pihak PLN, Perpajakan, PDAM dan Pertamina harus menerapkan tarif dan Harga Eceran Tertinggi (HET) disetiap daerah, agar Oknum tertentu tidak bermain tarif / harga yang melebihi HET yang membebani masyarakat. Untuk itu TPID dan Satgas Pangan di setiap daerah harus memantau situasi ekonomi di daerahnya masing masing. 

Dalam kesempatan kali ini Tito mengucapkan terima kasih kepada seluruh TPIP dan TPID yang telah berkomitmen dan tetap konsisten menangani inflasi di daerahnya masing - masing. Beliau juga mengingatkan kepada sejumlah daerah yang belum maksimal dan konsisten dalam menangani masalah inflasi untuk memaksimalkan kinerjanya.

" Terima kasih kepada TPID dan Satgas Pangan yang telah bekerja begitu maksimal dalam melakukan upaya pengendalian inflasi di daerahnya, baik secara administrasi dan atau tindakan langsung di lapangan," kata Tito.

Sementara itu, kegiatan tersebut juga diikuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur secara virtual yang dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kastilon Sirad yang sekaligus mewakili Bupati Kaur H. Lismidianto dan didampingi oleh Kepala Bappeda- Litbang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekdin Perindagkop, Kabag Ekonomi, Pabung Kodim 0408 BS-Kaur serta Perwakilan Polres Kaur yang tergabung dalam TPID dan Satgas Pangan Kabupaten Kaur. Bertempat di Aula lantai III Gedung Sejretariat Daerah Kabupayrn Kaur. ( bn )