Rapat Paripurna Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024: Catatan dan Dukungan dari Berbagai Fraksi
 
Media Center Kaur | Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu, Senin (7/7/2025), membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Kaur tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.  Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Januardi dihadiri oleh Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan tamu undangan lainnya.
 
Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera (KBS), melalui Arif Subrata, S.Sos., menyampaikan sejumlah catatan penting.  KBS menyoroti perbedaan data pendapatan antara Laporan Realisasi Anggaran (Rp 909,93 miliar) dan Laporan Operasional (Rp 913,94 miliar), meminta penjelasan transparan mengenai selisih Rp 4 miliar tersebut.  KBS juga mempertanyakan strategi mitigasi defisit kas dan pemanfaatan surplus operasional yang signifikan (Rp 57,88 miliar), serta mendorong transparansi penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 21,37 miliar.  Fraksi ini juga mendesak evaluasi sistem pembukuan dan akuntansi untuk meminimalisir kesalahan di masa mendatang.
 
Fraksi Golongan Karya (Golkar), diwakili Marlian Efendi, menyatakan dukungan terhadap eksekutif dalam pelaksanaan program tahun 2024 dan menekankan pentingnya pertanggungjawaban APBD sebagai acuan penentuan RAPBD tahun berikutnya.  Fraksi Golkar juga memberikan masukan untuk memasukkan program Bupati Gusrril Pausi dan Wakil Bupati Abdul Hamid, seperti pengadaan bibit sawit dan upaya mengatasi pemadaman listrik, dalam RAPBD mendatang.  Mereka juga menyarankan pemerataan anggaran antar OPD.
 
Fraksi Partai NasDem, melalui Nasruhun, menyampaikan apresiasi atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI, namun menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK untuk perbaikan. Fraksi NasDem menyoroti rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari beberapa sektor, seperti pajak sarang burung walet, retribusi izin usaha perikanan, dan retribusi pelayanan sampah.  Mereka juga menyarankan pemerataan pembangunan di kecamatan-kecamatan tertentu.
 
Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), melalui Rio Chandra, S.H., menyatakan bahwa pengelolaan dan penatausahaan aset daerah belum sepenuhnya optimal, mencontohkan kasus mobil dinas yang hilang dan belum ada tindak lanjut.  PBB juga meminta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan perencanaan anggaran.
 
Fraksi Partai Gerindra, melalui Ramadi Agustin, S.IP menyarankan peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta memprioritaskan beberapa proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jembatan di Desa Bukit Makmur dan Benua Ratu, perbaikan jalan di lintas Tanjung Iman-Muara Sahung, dan peningkatan jalan sentra pertanian di Desa Naga Rantai.  Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan program yang berorientasi pada kepentingan umum dan kepatuhan terhadap regulasi.
 
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Mardianto, menyampaikan keluhan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di Kecamatan Maje, dan memberikan dukungan terhadap Raperda.
 
Menariknya, Fraksi Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan (DP3) Kaur melakukan walk out selama sidang berlangsung, tanpa memberikan penjelasan resmi terkait alasannya.  Kejadian ini menambah dinamika dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Kabupaten Kaur.
 
Perbedaan pandangan dan catatan kritis dari berbagai fraksi menunjukkan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.  Pembahasan Raperda ini diharapkan menghasilkan kesepakatan yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Kaur.
 
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Kaur perlu merespon secara bijak dan serius setiap catatan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah.  Langkah ini krusial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
 
Hasil rapat paripurna ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyusun RAPBD tahun berikutnya dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.  Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

MrZan