Pemda Kabupaten Kaur Ikuti Zoom Meeting Tentang SAKIP, RB dan ZI Tahun 2023

MEDIA CENTER KAUR - Pemerintah daerah ( Pemda ) Kabupaten Kaur yang dihadiri oleh Asisten Adminstrasi Umum - H. Herwan, Inspektur Daerah - Harika, Kabag Ortala - Hari. M.K Laksana, Kabid KIP Diskominfo - Lenny Sufrianty, Pembimbing Teknis SAKIP, RB Kabupaten Kaur - Marsan Irianto dan Albet Adya Putra, serta sejumlah anggota Tim SAKIP, RB mengikuti kegiatan Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB dan Zona Integritas  Tahun 2023 secara Virtual. Bertemapat di Aula lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, Rabu ( 2/8/2023 ).

Acara tersebut dibuka secara Online oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Abdullah Azwar Anas. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) - Erwan Agus Purwanto dan diikuti juga oleh seluruh Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( SAKIP ), Reformasi Birokrasi ( RB ) di seluruh Indonesia.

Dalam sambutanya MenPAN-RB meminta Tim SAKIP diseluruh daerah untuk lebih mem - fokus - kan pada Akuntabilitas Kinerja yang ada disetiap Instansi pemerintahan daerah, agar setiap hal yang dilakukan dapat berdampak pada kepentingan umum.

" Di tahun ini setiap pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja yang ada didaerah masing- masing, salah satu masalah yang harus di perhatikan adalah masalah kemiskinan yang ada di daerahnya. Tentunya dengan cara melakukan rencana kerja yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan terus melayani kebutuhan masyarakat dengan baik," ujar Azwar. 

Sementara itu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjelaskan bahwa proses penilaian SAKIP, RB, dan ZI tahun ini akan dilihat dari efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas.

“ Dalam Tahun 2023 ini tim evaluator akan melakukan evaluasi RB melalui Portal RB Nasional. Untuk itu K/L dan Pemerintah Daerah harus menyampaikan rencana aksi kedalam Portal RB tersebut, termasuk ketiga point ini harus dicermati terlebih dahalu oleh instansi yang menjadi objek evaluasi sebelum diinput," ujar Erwan. 

Erwan menjelaskan, pada poin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, evaluator akan mencari tahu bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif digunakan untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan. Refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat, juga menjadi salah satu unsur penting.

Lebih lanjut, pada poin penyederhanaan birokrasi akan dilihat bagaimana upaya perampingan struktur telah dilakukan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang. Selain itu, tindak lanjut dari penyederhanaan Birokrasi tersebut juga menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam penilaian.

“Dalam hal tindak lanjut dari penyederhanaan Birokrasi, kita akan melihat bagaimana pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, penyesuian penjabaran atau cascading kinerja dari level pimpinan hingga individu, penyesuaian mekanisme kerja, dan juga proses bisnis,” imbuh Erwan.

Pada poin ketiga, inovasi pelayanan dan penguatan Zona Integritas dijabarkan beliau kedalam tiga isu yakni, inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM. Inovasi dalam bidang pelayanan publik akan memastikan pelayanan tetap prima, mudah, cepat, tepat, dan delivered, serta adaptif di segala kondisi, termasuk kondisi pemulihan ekonomi saat ini.

Inovasi dalam penegakan integritas merupakan cara untuk melihat sejauh mana upaya objek evaluasi dalam menekan potensi penyalahgunaan integritas, seperti fraud dan KKN melalui penguatan three lines of defense pada instansi pemerintah dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah. Sementara, inovasi dalam tata kelola SDM merupakan jalan guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap produktif dan ber - kinerja melalui penyesuaian mekanisme kerja yang jelas dan akuntabel.

Dia juga menuturkan, secara keseluruhan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI berperan sebagai assist dan assess. Assist merupakan upaya memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan zona integritas. Assess merupakan cara menilai dan mengukur perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas.

“Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa Reformasi Birokrasi bisa berjalan dengan baik. Kita akan terus  bekerja sama, dan berkolaborasi. Kami akan senang melayani Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Instansi Pemerintah untuk memastikan Reformasi Birokrasi sukses,” pungkas Erwan. ( bn )