Pembahasan Strategi dan Tindak Lanjut Satgas PAD di Kabupaten Kaur

Media Center Kaur - Pemerintah Kabupaten Kaur mengadakan rapat pembahasan strategi dan tindak lanjut Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 di Ruang Kerja Wakil Bupati pada Rabu, 06/08/2025. Rapat ini dibuka oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid S.Pd.I dan dihadiri oleh stakeholder terkait. Agenda rapat meliputi pembahasan strategi peningkatan PAD, perjanjian sewa-menyewa tanah, bangunan beserta peralatan dan mesin barang milik Pemerintahan Kabupaten Kaur oleh CV. Benny Putra, serta pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid S.Pd.I menekankan pentingnya membentuk kelompok satgas untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia juga menyoroti potensi-potensi pendapatan PAD yang harus ditargetkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Kaur dapat semakin sejahtera melalui peningkatan PAD.

"Rapat juga membahas tentang perjanjian sewa-menyewa tanah, bangunan beserta peralatan dan mesin barang milik Pemerintahan Kabupaten Kaur oleh CV. Benny Putra. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah". Ujar Wabup

Lanjut" Pelaksanaan Gebyar Sadar Pajak juga menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat. Gebyar Sadar Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kesadaran pajak, diharapkan PAD Kabupaten Kaur dapat meningkat. Jelas wabup

Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid berharap satgas PAD dapat segera diperkuat dengan peraturan bupati (Perbup) daerah. Dengan adanya Perbup, diharapkan satgas PAD dapat bekerja lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kaur.

Dengan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Kaur berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. Peningkatan PAD diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tutup Wabup
(mm)