Mendagri : Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Tetap Waspada Di Musim Kemarau ini

MEDIA CENTER KAUR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memprediksikan bahwa Indonesia akan mengalami puncak musim kemarau yang cukup panjang pada tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian saat membuka acara Rapat Koordinasi mingguan Pengendalian Inflasi tahun 2023 secara virtual bersama Kementerian, Badan dan Lembaga serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) seluruh Indonesia di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Senin (22/5/2023).

Kegiatan tersebut juga diikuti secara Zoom Meeting oleh Bupati Kabupaten Kaur yang diwakili oleh sejumlah Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID ) Kabupaten Kaur diantaranya Kabag. Ekonomi, Sekban. PKAD, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop UKM dan Polres Kaur. Bertempat di Aula Lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.

Sementara itu, Mendagri mengatakan berdasarkan informasi tersebut ( BMKG ) bahwasanya Indonesia diprediksi akan menghadapi musim kemarau yang cukup panjang pada tahun ini. Kondisi tersebut pasti akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi di Indonesia, terutama dalam hal inflasi.

" Menurut BMKG pada akhir bulan Mei samapai akhir bulan September 2023 nanti Indonesia diprediksi akan mengalami kemarau yang cukup panjang, hal tersebut pasti akan mempengaruhi laju inflasi kita," ujar Tito.

Ia menambahkan situasi tersebut pasti akan berdampak pada kehidupan perekonomian rakyat Indonesia, terutama mesalah air, seperti stok persedian air bersih bagi masyarakat, irigasi pertanian atau perkebunan dan sistem pengairan lainnya serta perusahaan - perusahaan produksi yang sangat bergantung pada persedian air yang lain. Maka dari itu Pemerintah daerah melalui TPID dan Satgas Pangan disetiap daerah serta masyarakat harus mempersiapkan segala hal untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bencana tersebut katanya.

Selain itu Mendagri meminta kepada TPID dan Satgas Pangan yang ada didaerah untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap harga dan stok persedian air bersih atau air mineral yang diperjual belikan ditoko, super market dan juga tempat - tempat lain agar memastikan stok dan harganya harus stabil. Begitu juga  dengan kebutuhan air yang dibutuhkan oleh para petani dan pekebun untuk mengairi tanaman mereka, pemerintah daerah harus bisa mencarikan solusi untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bencana kekeringan di Indonesia nantinya," ungkap Tito.

Oleh sebab itu pemerintah daerah dan Instansi vertikal lainnya harus tetap berkomitmen, berkolaborasi dan bersinergi untuk menekan laju inflasi atau menurunkan angka inflasi didaerahnya masing - masing. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit dan atau pun dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang.( bn )